Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 
 
 
Judul
Deskripsi
Download
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PERATURAN BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARYA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN  JASA TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45/PRT/M/20017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PRT/M/2015
TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 24/PRT/M/2007
TENTANG PEDOMAN TEKNIS MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 24/PRT/M/2008
PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
MENGGUNAKAN APLIKASI SPSE
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
PERKA LKPP NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG E-TENDERING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 96/PMK.06/2007
TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN MENGUMUMKAN RUP